Foto: Karyawati menunjukkan emas PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) di salah satu gallery penjualan emas di Jakarta, Selasa (16/7/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Begitu juga dengan harga buyback (harga yang digunakan ketika menjual emas kembali), terpantau turun Rp per gram menjadi Rp. 1.254.000 per gram dari perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp1.262.000 per gram.
Berikut daftar harga emas antam dari berat 0,5 gram hingga 1000 gram perhari ini
Harga emas pada pekan ini bergerak fluktuatif setelah mencatatkan level tertinggi baru pada Selasa (27/8/2024).
Kenaikan ini menyusul penurunan harga pada hari-hari sebelumnya yang sempat menjauhi level tertinggi sepanjang masa di US$ 2.524,57 per troy ons yang tercatat pada 27 Agustus lalu. Meskipun harga emas sempat melemah pada pekan lalu, secara keseluruhan harga emas mengalami kenaikan 0,68% sepanjang Agustus dan tetap berada di atas level psikologis US$ 2500 per troy ons.
Dalam sepekan, harga emas menunjukkan penurunan sebesar 0,36%, mengakhiri tren positif dua pekan berturut-turut. Meski terdapat volatilitas, harga emas masih mempertahankan posisinya di level yang tinggi, mencerminkan minat yang kuat dari investor dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global
Acara ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama di bidang kuliner.
Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto menjelaskan bahwa dukungan untuk acara ini adalah bagian dari upaya BRI dalam meningkatkan potensi ekonomi di sektor ekonomi kreatif, khususnya dalam industri kuliner.
“Acara ini kami harapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM sehingga dapat terbangun usaha yang berkualitas. Di sisi lain masyarakat juga diharapkan dapat menikmati dan mengonsumsi kuliner Nusantara sebagai warisan budaya,” ujar dia dalam keterangan resminya, Sabtu (7/9/2024).
Mengacu pada data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kuliner sendiri merupakan subsektor penyumbang terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif. Subsektor kuliner menyumbang Rp455,44 triliun atau sekitar 41 persen dari total PDB ekonomi kreatif tahun 2020 sebesar Rp1.134 triliun.
Dalam event ini menghadirkan 100 UMKM binaan BUMN yang terdaftar di PaDi UMKM yang terbagi dalam dua area utama: 80 UMKM di area Pasar Jajan Indonesia dengan konsep minimarket, dan 20 UMKM kuliner otentik di area outdoor yang didatangkan langsung dari berbagai penjuru Indonesia, seperti Bebek Sinjay dari Bangkalan, Madura, Pecel Madiun Yu Gembrot dari Madiun, hingga kuliner khas Indonesia Timur.
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menyatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu UMKM yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman dalam memperluas pasar dan meningkatkan penjualannya. Akan tetapi, kegiatan ini juga menjadi upaya Kementerian BUMN untuk memperkenalkan dan melestarikan keanekaragaman kuliner nusantara, khususnya kepada generasi muda yang saat ini digandrungi oleh berbagai jenis makanan dan minuman dari luar negeri.
“Melalui bazar Jelajah Kuliner Indonesia ini, kita berharap generasi muda makin cinta dan bangga dengan makanan dan minuman khas Indonesia. Bahkan tidak itu saja, tapi juga mengkonsumsi dan membudayakan makanan dan minuman khas Indonesia di lingkungannya masing-masing,” ujar Loto Srinaita Ginting.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kementerian BUMN untuk mendorong UMKM Go Digital dimana seluruh UMKM yang mengikuti bazar sudah terdaftar pada platform PaDi UMKM. Platform ini dikembangkan atas inisiasi dari Kementerian BUMN untuk mendukung pemasaran UMKM.
Saat ini, PaDi UMKM telah berkembang menjadi marketplace B2B dengan berbagai fitur dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa perusahaan BUMN. Selain dapat mempertemukan seller UMKM dengan buyer BUMN, PaDi UMKM juga memiliki layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan transaksi retail, termasuk transaksi yang dilakukan dalam Bazar UMKM untuk Indonesia. Seluruh transaksi yang dilakukan selama bazar, dilakukan menggunakan platform PaDi UMKM.
Jelajah Kuliner Indonesia diharapkan dapat memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para Foodies (pengunjung). Selain menikmati berbagai sajian kuliner otentik nusantara, Foodies juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik, seperti talk show dengan narasumber UMKM Terbaik, Workshop Icip-Icip, Live Cooking oleh chef terkenal, Penampilan spesial dari Ghea Indrawari dan Nadhif Basalamah, serta berbagai fun activity dengan hadiah menarik.
“Kita berharap ya itu (dilaksanakan Oktober 2024),” jawab Luhut saat ditanya kepastian pemberlakuan pengetatan konsumen BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (5/9/2024).
Dalam waktu dekat ini, Luhut bilang, pemerintah akan melakukan rapat dengan Presiden RI Joko Widodo untuk bisa mengambil keputusan perihal rencana pengetatan konsumen BBM subsidi di Indonesia.
“Ini lagi mulai (sosialisasi), nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden (Jokowi), baru nanti kita (pengetatan konsumen BBM subsidi) diputuskan oleh Presiden,” tegas Luhut.
Kelak, masyarakat yang bukan termasuk dalam golongan berhak menerima BBM subsidi kedepannya tidak akan lagi bisa membeli BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi.
“Bukan pengetatan, orang yang nggak berhak (membeli BBM subsidi) tuh jadi nggak dapat, itu saja,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan BBM subsidi tepat sasaran pada 1 Oktober dapat diberlakukan.
“Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Senin (02/09/2024).
Setidaknya, ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya, yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC).
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin diatas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan Solar subsidi.
Foto: Paus Fransiskus menyapa saat tiba untuk menghadiri pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal di Jakarta, Kamis, 5 September 2024. (AP/Ajeng Dinar Ulfiana)
“Indonesia adalah negara besar, mosaik budaya, suku bangsa, adat istiadat, keberagaman yang sangat kaya, yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya,” kata Paus.
“Jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati,” tambahnya.
Pemilik nama asli Jose Mario Bergoglio ini pun meminta Indonesia tidak menyia-nyiakan anugerah tersebut.
“Jangan sia-siakan anugerah ini! Jangan pernah memiskinkan diri kalian dari kekayaan yang besar ini, sebaliknya, kembangkan dan wariskan terutama kepada kaum muda,” ujarnya.
“Semoga tidak ada seorang pun yang terjerumus dalam pesona fundamentalisme dan kekerasan, semoga semua orang justru terpesona oleh impian sebuah masyarakat dan kemanusiaan yang bebas, bersaudara, dan damai!”
Paus pun berharap Allah melestarikan anugerah yang dimiliki Indonesia ini. “Dengan pertolongan dan berkat-Nya, maju terus, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua,” tutupnya.
Foto: Kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Minggu (11/8/2024). (Dokumentasi: Kementerian ESDM)
Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penyediaan CPE, bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi, serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan. “Penyediaan CPE merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah pusat,” tulis Pasal 2 ayat (1), dikutip Selasa (3/9/2024).
Jenis CPE yang dimaksud seperti bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi, Liquified Petroleum Gas (LPG), hingga minyak bumi sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak.
Adapun dari aturan itu juga diterangkan jumlah CPE yang akan dicadangkan, diantaranya:
a. Bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) sejumlah 9,64 juta barel
b. Liquefied Petroleum Gas (LPG) sejumlah 525,78 ribu metrik ton
c. Minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.
Adapun lama waktu pencadangan yang ditentukan untuk memenuhi jumlah CPE dalam kurun waktu tahun 2035 yang dipenuhi, sesuai dengan kemampuan negara.
Sementara Pasal 16 menyebutkan: Pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE dilakukan oleh Menteri melalui kerja sama dengan BUMN bidang energi, badan usaha, dan atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan perusahaan di bidang energi. Dengan diberikan imbalan (fee) atas jasa pemeliharaan.
Kelak, imbalan jasa pemeliharaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, juga sumber pendanaan lainnya.
Lebih lanjut, pada pasal 18 dijelaskan penggunaan CPE dilakukan ketika terjadi krisis energi dan atau darurat energi. Keputusannya diambil melalui sidang anggota untuk krisis energi dan darurat energi yang bersifat teknis operasional, juga sidang paripurna untuk krisis energi dan atau darurat energi yang bersifat nasional.
Wilayah tersebut a.l. Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Tidak hanya mendirikan sekolah, Prabowo juga berencana merenovasi 90.000 ruang kelas se-Indonesia.
“Membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Malut dan memperbaiki sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas,” kata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, saat rapat dengan DPD RI, Jakarta, dikutip Rabu (3/8/2024).
Dia pun menjelaskan mengapa sekolah unggulan yang dipilih adalah jenjang SMA karena ini adalah jenjang yang penting sebelum siswa menuju pendidikan tinggi. Ini juga merupakan strategi mengejar Indonesia Emas 2045.
“Jadi kita mau bikin bukan hanya fasilitas saja tapi pool of talent people yang harus cepat jangan sampai ketinggalan, makanya orang-orang yang berbakat akan masuk sekolah unggulan, bidang studinya akan ada prioritas untuk dikejar sekolahnya,” katanya.
Tak hanya itu, sekolah unggulan ini menyiapkan beasiswa bagi murid-muridnya. Bahkan, sekolah unggulan ini akan memperbolehkan akselerasi dari murid yang memiliki talenta.
“Kan di SD ada sekolah percepatan, itu sama jadi hal-hal yang bisa dimungkinkan dengan bentuk sekolah-sekolah. Dengan begitu, bisa membantu kekurangan atau shortage kita di human resources,” tegasnya.
Pembangunan sekolah dan renovasi ruang kelas ini adalah program prioritas Prabowo-Gibran pada tahun depan, selain tentunya makan bergizi gratis (MBG).
Acara ini menghadirkan 83 pembicara global dari berbagai sektor, yang akan membahas isu-isu krusial yang bisa berdampak pada pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 serta Visi Indonesia Emas 2045.
Apalagi implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan pencapaian target SDGs dinilai masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, baru 15% dari target yang berada di jalur yang tepat (on-track), sementara banyak target lainnya mengalami penurunan, dan lebih dari separuh populasi dunia berisiko tertinggal.
Sehingga adanya pertemuan besar ini diharapkan dapat mendorong terpenuhinya target TPB/SDGs Indonesia di 2030.
Seperti diketahui, TPB/SDGs sendiri merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015.17 Tujuan tersebut yaitu:
(1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Untuk mengupas lebih jauh bagaimana potensi pencapaian target TPB/SDGs Indonesia di 2030, simak secara langsung diskusi bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati dengan tema “Perlahan Tapi Pasti, Pencapaian Target TPB/SDGs Indonesia 2030 Bukan Sekedar Mimpi”, Sabtu (1/9/2024) pukul 17.00 di CNBC TV dan CNBC Indonesia.
Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.
Foto: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Minggu (1/8/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bogat Widyatmoko mengatakan kondisi di Palestina membutuhkan berbagai macam perbaikan. Menurut dia, negara tersebut membutuhkan rekonstruksi untuk pembangunan infrastruktur yang hancur akibat perang.
“Kita tahu bersama kondisi di Palestina membutuhkan berbagai macam perbaikan dan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan dan sebagainya,” kata Bogat dalam konferensi pers di Bali, Minggu, (1/9/2024).
Bogat mengatakan perbaikan dan rekonstruksi itu tentu membutuhkan pembiayaan. Karena itulah, kata dia, pembiayaan kreatif seperti untuk rekonstruksi pasca-perang, hingga pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan dibahas dalam pertemuan ini.
“Kami dalam forum ini akan support dari sisi teknisnya, bagaimana kita bisa memberikan bantuan teknis mengenai perekonomian, ruang ekonomi biru, energi dan sebagainya,” kata Bogat.
Foto: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Minggu (1/8/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Minggu (1/8/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani menjelaskan kompleksnya kondisi di Palestina. Dia mengatakan sebelum dilakukan rekonstruksi, maka hal pertama yang harus didiskusikan adalah penghentian kekerasan alias gencatan senjata.
“Kita menghendaki semua kekerasan dan peperangan yang terjadi saat ini harus dihentikan,” kata dia.
Jailani mengatakan penghentian kekerasan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Setelah itu, barulah negara-negara bisa memikirkan tentang rekonstruksi negara tersebut.
“Pertama tantangan kita adalah penghentian kekerasan lalu gencatan senjata, baru kita bisa bicara tentang bantuan kemanusiaan untuk menyelesaikan situasi yang darurat, setelah itu kita baru bisa bicarakan tentang kemungkinan perdamaian dan setelah itu kita bisa bicara rekonstruksi setelah konflik,” kata dia.
“Rekonstruksi adalah sebuah proses panjang dan pelik, oleh karena itu sebuah tantangan dan Indonesia akan terus aktif mendukung proses ini,” ujar dia.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bogat Widyatmoko mengatakan, forum ini juga menjadi wadah pencarian solusi penguatan kolaborasi lintas sektor guna mengatasi ketimpangan pendanaan pembangunan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Dengan tema ‘Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships for Development: Towards a Transformative Change,’ forum ini akan memfasilitasi seluruh stakeholder dalam menciptakan solusi inovatif dan aksi nyata, sehingga negara-negara Global South dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” ujar Bogat dalam keterangan resminya, Minggu (1/9/2024).
Terkait konteks penguatan UMKM, HLF MSP 2024 akan menyoroti pentingnya inovasi yang dapat mengatasi hambatan akses pendanaan bagi UMKM di negara berkembang.
Salah satu inisiatif yang akan dibahas dalam forum ini adalah Global Blended Finance Alliance (GBFA), sebuah mekanisme kolektif yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan inklusif bagi UMKM.
Di samping itu, Bogat menambahkan, mekanisme pendanaan alternatif ini sangat penting untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, meningkatkan investasi inbound-outbound, dan memperkuat microfinance.
“Mekanisme ini tidak hanya membantu UMKM mengakses pendanaan, tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka dalam rantai pasok global, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional,” ungkap dia.
Sebagai forum internasional, HLF MSP 2024 diikuti oleh 1.275 peserta dari 55 negara yang mencerminkan komitmen global untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ekonomi dan pembangunan.
Tak ketinggalan, Pemerintah Indonesia memastikan telah mengambil langkah-langkah yang ketat untuk mencegah penyebaran penyakit MPOX selama acara berlangsung.
“Sampai hari ini, persiapan kami sudah mencapai 90 persen, dan kami optimis bahwa langkah mitigasi terkait MPOX akan berjalan efektif berkat kerja sama erat antara berbagai negara peserta dan kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan yang menerapkan standar WHO dengan ketat,” jelas dia.
Lantas, HLF MSP 2024 diharapkan tidak hanya menjadi platform diskusi, melainkan juga forum aksi nyata untuk memperkuat peran UMKM dalam ekonomi global melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif.
Mengutip Detikcom (1/9/2024), BMKG memperkirakan adanya potensi gempa besar di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Untuk itu, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana ini.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI), Kominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan pihaknya menyadari adanya potensi kebencanaan tersebut, karenanya Kominfo tengah menyiapkan sistem peringatan real time yang ditampilkan di televisi dan smartphone. Pasalnya saat ini, peringatan hanya sebatas mengirimkan blast SMS ke masyarakat bilamana ada informasi terbaru dari BMKG.
“Melihat Indonesia ini berada di Ring of Fire, kami Ditjen PPI Kominfo merasa perlu turun tangan menyiapkan aplikasi bersama-sama dengan BMKG. Agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet,” papar Wayan saat sesi Ngopi di Kantor Kominfo, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dirjen PPI tengah mengupayakan membangun sistem komunikasi untuk pihak-pihak yang menangani kebencanaan, misalnya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
“Jadi nanti ada handphone tersendiri untuk berkomunikasi,” ungkap Wayan.
Tak sampai di situ, Kominfo sedang mempersiapkan peluncuran sistem peringatan dini kebencanaan pada bulan September 2024 mendatang. Sistem tersebut merupakan hibah dari pemerintah Jepang.
Nantinya informasi kebencanaan dari BMKG akan diteruskan ke sistem yang kemudian disebarkan lewat televisi digital serta nomor WhatsApp. Proses tersebut dilakukan secara real time. “Bentuknya alert di televisi, bakal muncul informasi bencana yang terjadi di sekitar lokasi,” terang Wayan.
Namun keberhasilan sistem kebencanaan yang disiapkan Kominfo perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan budaya sensitif pada masyarakat. Sehingga ketika muncul peringatan tidak mengabaikan dan segera melakukan upaya penyelamatan diri. “Mungkin orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami,” kata Wayan.
