Ketua DPR RI Puan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, akhirnya menanggapi banyak kritik tentang tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Dia menegaskan bahwa besaran tersebut bukan keputusan instan, tetapi hasil studi berdasarkan harga rumah di Jakarta.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Anggota DPR dapat memperoleh lebih dari 100 juta rupiah setiap bulan sebagai hasil dari tunjangan rumah ini. Sangat wajar jika kemudian banyak orang mempertanyakan kelayakannya, terutama mengingat keadaan ekonomi yang masih sulit.
Dalam menanggapi hal itu, Puan menyatakan bahwa pimpinan DPR tidak menutup diri terhadap kritik. Ia menyatakan bahwa jika kebijakan dianggap terlalu berlebihan, evaluasi lanjutan dapat dilakukan.
“Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Puan menjelaskan bahwa karena anggota DPR tidak lagi menempati rumah dinas, tunjangan rumah menjadi pilihan. Kompleks perumahan jabatan di Jakarta, khususnya di Kalibata dan Ulujami, telah dikembalikan kepada negara. Artinya, selama bertugas di ibu kota, 580 anggota DPR dari 38 provinsi harus mencari tempat tinggal sendiri.
